Hari Desa Nasional Terpusat di Jateng, Ahmad Luthfi Sulap Desa Mandiri dan UMKM Ekspor

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menghadiri puncak peringatan Hari Desa Nasional 2026 yang dipusatkan di Lapangan Kawasan Kebun Raya Indrokilo, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Kamis (15/1/2026). (Foto: istimewa)

 BOYOLALI — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya menyulap desa menjadi kekuatan besar perekonomian daerah melalui penguatan desa mandiri dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berorientasi ekspor. Upaya tersebut disebut menjadi salah satu kunci kemajuan ekonomi Jawa Tengah.

Pada peringatan Hari Desa Nasional 2026, Jawa Tengah dipercaya menjadi lokasi puncak perayaan tingkat nasional yang digelar di Lapangan Kawasan Kebun Raya Indrokilo, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Kamis (15/1/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.

Ahmad Luthfi menekankan bahwa UMKM merupakan salah satu napas utama perekonomian Jawa Tengah. Saat ini, jumlah UMKM di provinsi tersebut mencapai sekitar 4,2 juta unit usaha, dengan sekitar 3 juta di antaranya berada di wilayah pedesaan.

Menurutnya, potensi besar tersebut perlu terus dikembangkan, khususnya UMKM menengah yang telah memiliki kualifikasi ekspor. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kata dia, akan memperkuat peran dinas koperasi dan UMKM serta melakukan pendampingan melalui kerja sama dengan Kementerian Perdagangan agar pelaku usaha desa mampu menembus pasar global.

Ia mengungkapkan, sejumlah desa di Jawa Tengah bahkan telah berkembang menjadi Desa Ekspor, yakni desa yang memiliki usaha skala menengah dengan orientasi dan kapasitas ekspor. Hal tersebut dinilai sebagai bukti bahwa desa mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi juga memaparkan kondisi umum desa di Jawa Tengah. Provinsi ini merupakan daerah dengan jumlah desa terbanyak di Indonesia, yakni sekitar 7.810 desa yang tersebar di 35 kabupaten/kota.

Berdasarkan data indeks desa tahun 2025, di Jawa Tengah sudah tidak ada lagi desa dengan kategori sangat tertinggal. Sebanyak 28,27 persen desa masuk kategori desa mandiri, 3.291 desa atau sekitar 50,2 persen berstatus desa maju, serta 1.666 desa tergolong desa berkembang. Hanya tersisa 15 desa tertinggal dan terpencil yang menjadi prioritas intervensi agar naik kelas.

Ia menambahkan, berbagai program pembangunan desa telah menunjukkan hasil positif. Hingga kini terdapat 154 kawasan perdesaan yang dikembangkan dengan fokus pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, industri, dan peternakan. Selain itu, terdapat 2.331 Desa Mandiri Energi, 899 desa dan kampung wisata, serta berbagai inisiatif desa mandiri sampah dan energi terbarukan.

Program tersebut juga diperkuat melalui skema Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Binaan atau Dampingan sebagai strategi penanggulangan kemiskinan. Pada 2025 tercatat sebanyak 76 desa dampingan dari 49 OPD Pemprov Jateng, sementara pada periode 2019–2025 total desa dampingan mencapai 452 desa dengan dukungan anggaran sekitar Rp112,5 miliar dari APBN, APBD, Dana Desa, dan CSR.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan bahwa desa merupakan subjek utama pembangunan nasional sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Hari Desa Nasional menjadi momentum penting untuk menyatukan energi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun desa.

Ia menekankan bahwa kebangkitan ekonomi desa sejalan dengan agenda pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan nasional. Dengan membangun desa secara berkelanjutan, ia optimistis Indonesia dapat memperkuat fondasi pembangunan dari tingkat paling dasar.