Era Ahmad Luthfi, Jawa Tengah Bebas Desa Sangat Tertinggal dan Perkuat Desa Mandiri

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memberikan keterangan usai puncak peringatan Hari Desa Nasional 2026 di Lapangan Kawasan Kebun Raya Indrokilo, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Kamis (15/1/2026). (Foto: istimewa)

BOYOLALI — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat tonggak penting dalam pembangunan perdesaan. Di masa kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Jawa Tengah resmi tidak lagi memiliki desa dengan kategori sangat tertinggal berdasarkan indeks desa tahun 2025.

Ahmad Luthfi menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil dari intervensi kebijakan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Menurutnya, seluruh program pemerintah daerah dirancang agar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat hingga tingkat desa.

Berdasarkan data indeks desa, dari total 7.810 desa di Jawa Tengah, sebanyak 28,27 persen telah berstatus desa mandiri. Sementara itu, desa maju tercatat sebanyak 3.921 desa atau sekitar 50,2 persen, dan 1.666 desa masuk kategori berkembang. Hanya tersisa 15 desa tertinggal yang kini menjadi prioritas intervensi agar segera naik kelas.

Ahmad Luthfi menjelaskan, Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah desa terbanyak di Indonesia yang tersebar di 29 kabupaten/kota. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang besar dalam memperkuat desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah dan nasional.

Berbagai program strategis desa yang dijalankan Pemprov Jateng menunjukkan hasil positif. Hingga kini, tercatat terdapat 154 kawasan perdesaan yang dikembangkan pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, industri, dan peternakan. Selain itu, Jawa Tengah juga memiliki 2.331 Desa Mandiri Energi serta 899 desa dan kampung wisata dengan berbagai tingkatan pengembangan.

Program pembangunan desa tersebut diperkuat melalui skema Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Binaan atau Dampingan sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan. Pada 2025, terdapat 76 desa dampingan dari 49 OPD Provinsi Jawa Tengah. Secara kumulatif pada periode 2019–2025, total desa dampingan mencapai 452 desa dengan dukungan anggaran sekitar Rp112,5 miliar dari APBN, APBD, Dana Desa, dan CSR.

Di sisi lain, Ahmad Luthfi juga menyoroti peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai penggerak utama ekonomi desa. Saat ini, jumlah UMKM di Jawa Tengah mencapai sekitar 4,2 juta unit, dengan sekitar 3 juta di antaranya berada di wilayah pedesaan.

Bahkan, sejumlah desa telah berkembang menjadi Desa Ekspor, yakni desa dengan usaha skala menengah yang memiliki kualifikasi ekspor. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong penguatan UMKM menengah melalui pendampingan dan kerja sama lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Perdagangan.

Menurutnya, puncak peringatan Hari Desa Nasional 2026 yang dipusatkan di Boyolali menjadi momentum strategis untuk mempercepat penguatan ekonomi desa sekaligus mendorong UMKM desa naik kelas.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan bahwa desa merupakan subjek utama pembangunan nasional. Ia menilai pembangunan desa yang kuat akan menjadi fondasi utama dalam pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.