Tak Ada Titip-Menitip Jabatan, Ahmad Luthfi Tegaskan ASN Jateng Harus Lolos Sistem Merit

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan pejabat ASN di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Kamis (15/1/2026). (Foto: istimewa)

 

SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya menerapkan sistem merit secara ketat dalam penataan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ia memastikan tidak ada ruang bagi praktik titip-menitip jabatan maupun intervensi nonprosedural dalam proses mutasi, rotasi, dan promosi pejabat.

Penegasan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan lebih dari seribu pejabat ASN di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Kamis (15/1/2026).

Menurutnya, seluruh pejabat yang dilantik telah melalui mekanisme dan tahapan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk penilaian dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri. Ia menegaskan, jabatan tidak bisa dinegosiasikan karena ditentukan oleh kompetensi dan profesionalisme, bukan oleh kepentingan tertentu.

Ahmad Luthfi menyebut birokrasi ibarat sebuah mesin yang hanya dapat berjalan optimal jika ditopang aparatur berkualitas. Karena itu, sistem merit menjadi fondasi utama dalam menjaga kinerja pemerintahan agar tetap profesional dan akuntabel.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menegaskan sikap tegas terhadap praktik percaloan jabatan. Ia menyatakan tidak akan mentoleransi segala bentuk titipan maupun upaya tawar-menawar jabatan di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.

Menurutnya, penerapan prinsip clean and good governance harus dimulai dari integritas aparatur. ASN dituntut menjunjung tinggi etika birokrasi serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ia menekankan bahwa orientasi utama ASN adalah pelayanan publik. Masyarakat, kata dia, merupakan pihak yang harus dilayani secara maksimal, baik dari sisi administrasi maupun operasional pemerintahan.

Selain itu, Ahmad Luthfi mengingatkan bahwa ASN merupakan ujung tombak pembangunan daerah. Oleh karena itu, soliditas, kerja tim, dan kolaborasi antarlembaga menjadi kunci keberhasilan program pembangunan di Jawa Tengah.

Pelantikan tersebut diikuti oleh 1.049 pejabat ASN, yang terdiri atas 46 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 380 Pejabat Administrator, dan 623 Pejabat Pengawas. Pelantikan ini sekaligus menjadi bagian dari penataan organisasi perangkat daerah seiring penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.